KREASI Nias Utara menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Hibah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk Peningkatan Kapasitas Guru pada Jumat (29/8/ 2025) di Lotu, Nias Utara. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh pendidikan, serta kepala sekolah dari sekolah dampingan program.
Diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Dewan Pendidikan Nias Utara, Yuterlin Zalukhu, membahas kondisi pendidikan di Nias Utara, tantangan peningkatan mutu guru, serta langkah optimalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran. Forum ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk pengusulan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, penguatan pelatihan guru, penyusunan dasar hukum BOSDA, serta pemerataan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Nias Utara, Taefori Zalukhu, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas guru.
“Guru perlu diperkuat baik secara pedagogik, profesional, maupun digital agar mampu menjawab tantangan pendidikan saat ini. Semua aspirasi dari forum ini akan kami perjuangkan di DPRD,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Bidang (Kabid) PAUD Dinas Pendidikan, Abiudin Gea, juga menyoroti rendahnya kualifikasi guru PAUD di Nias Utara.
“Dari seluruh guru KB dan PAUD, hanya sekitar 50 orang yang berpendidikan S1. Kami mendorong adanya beasiswa dan dukungan BOSDA agar guru bisa melanjutkan kuliah minimal ke jenjang S1,” jelasnya.
Dari sisi perencanaan, Kabid Bapperida, Mukhlis Zalukhu, menilai masih banyak tantangan mendasar.
“Kualitas guru, literasi dan numerasi peserta didik, hingga sarana prasarana sekolah masih terbatas. Hasil FGD ini harus dituangkan dalam berita acara agar bisa ditindaklanjuti lintas sektor,” ujarnya.
Salah satu kepala sekolah juga menyuarakan kebutuhan di lapangan.
“Hingga saat ini belum ada pelatihan peningkatan kapasitas guru dari pemerintah daerah. Kami juga masih kekurangan sarana pembelajaran seperti LCD proyektor dan buku sesuai kurikulum,” ujarnya.
Kebutuhan serupa disampaikan oleh seorang kepala TK di Lotu.
“Sebagian besar guru TK belum berlatar belakang PG-PAUD. Sarana belajar pun belum layak. Kami berharap program pelatihan dapat menjangkau TK agar peningkatan mutu dilakukan sejak dini,” tambahnya.
FGD juga menyoroti perlunya penguatan komunitas belajar guru, pemanfaatan teknologi digital, dan solusi efisien melalui pelatihan daring.
Kepala Seksi (Kasi) Kemenag Nias Utara, Juliaro Gea, menegaskan, “Penguatan komunitas belajar penting untuk profesionalisme guru. Pemanfaatan teknologi digital bisa memperluas akses sumber belajar,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati lima langkah utama, yaitu mengusulkan BOSDA dalam RKPD 2026, memperkuat program pelatihan guru tatap muka dan daring, menyusun dasar hukum pengelolaan BOSDA, melakukan pemetaan distribusi guru, serta memastikan kebutuhan sarana prasarana pendidikan masuk dalam perencanaan anggaran.
_____
Program KREASI atau Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia didanai oleh Global Partnership for Education, dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama. KREASI dijalankan oleh Save the Children bersama Article 33 Indonesia dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. KREASI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nias Utara dengan memperkuat pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan siswa.
_____
Penulis: Calvin Telaumbanua, Editor: Andika Ramadhan
Foto: Calvin Telaumbanua/KREASI/Article 33 Indonesia/Save the Children